MENGHORMATI HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KOMUNITAS

APRIL menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas pedesaan serta berkomitmen untuk:

04 February 2016

A.

Menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), hukum nasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait hak asasi manusia dan hak masyarakat hukum adat.

04 February 2016

B.

Menghormati hak komunal dari masyarakat hukum adat dan komunitas pedesaan

04 February 2016

C.

Menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau Free, Prior and Informed Consent/FPIC) untuk beroperasi di dalam batasan lahan yang mereka miliki secara legal, hak-hak komunal atau adat, sebelum dimulainya kegiatan operasional yang baru.

 

04 February 2016

D.

Tidak ada toleransi dalam hal penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi ataupun penyuapan.

04 February 2016

E.

Untuk memastikan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional mengenai FPIC dilaksanakan, APRIL akan secara aktif bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah komunitas, pemerintah, konsumen dan masyarakat sipil dalam tingkat lokal, nasional dan internasional.

04 February 2016

F.

Resolusi dari semua keluhan dan konflik melalui proses yang disepakati bersama, terbuka, transparan dan bersifat konsultatif yang menghormati hak-hak adat.

04 February 2016

G.

Akan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjaga proses-proses dalam penanganan secara bertanggungjawab atas keluhan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya. Proses ini akan dikembangkan, diperbaharui, ditingkatkan, dimonitor dan dilaporkan kepada SAC dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya.